Pengumuman
- Pengumuman Gugatan Pengesahan Pernikahan/Isbat Nikah Kontensius NoP. 418/Pdt.G/2026/PA.Rtu | (09/09)
- Pengumuman Gugatan Pengesahan Pernikahan/Isbat Nikah Kontensius NoP. 416/Pdt.G/2026/PA.Rtu | (08/09)
- Pengumuman Sidang Pengesahan Pernikahan/Isbat Nikah | (14/08)
- Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Yang Sudah Dikembalikan | (13/08)
- PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA | (17/02)
- UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA TAHUN 2025 | (29/10)
- Hasil Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama | (28/10)
- PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA TAHUN 2025 | (24/10)
- LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 | (23/10)
- Selamat Hari Pramuka 2025 | (19/08)
Jadwal Sidang
Pengadilan Agama Rantau memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
Penelusuran Perkara
Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Rantau. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
a. Penerima Bantuan Hukum berhak :
- Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Penerima Bantuan Hukum wajib :
- Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
Lampiran : PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum, SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
Pengadilan Agama Rantau bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang berhasil lulus seleksi penerimaan Posbakum di Akhir tahun 2024. Posbakum akan ditangani oleh LBH STAI Darul Ulum Kandangan yang saat ini telah berbadan hukum.
Dengan adanya Posbakum ini diharapkan dalam rangka memberikan layanan hukum pada masyarakat pencari keadilan sehingga menjadi solusi bagi masyarakat yang rumah tangganya sedang bermasalah dengan efektif dan efisien.
DAFTAR PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN YANG MEMILIKI POSBAKUM
| No | Nama Satuan Kerja | Dokumen |
| 1 | Pengadilan Agama Banjarmasin | Lihat |
| 2 | Pengadilan Agama Amuntai | Lihat |
| 3 | Pengadilan Agama Martapura | Lihat |
| 4 | Pengadilan Agama Pelaihari | Lihat |
| 5 | Pengadilan Agama Barabai | Lihat |
| 6 | Pengadilan Agama Banjarbaru | Lihat |
| 7 | Pengadilan Agama Marabahan | Lihat |
| 8 | Pengadilan Agama Tanjung | Lihat |
| 9 | Pengadilan Agama Rantau | Lihat |
| 10 | Pengadilan Agama Kotabaru | Lihat |
| 11 | Pengadilan Agama Batulicin | Lihat |
| 12 | Pengadilan Agama Kandangan | Lihat |
| 13 | Pengadilan Agama Negara | Lihat |
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Rantau memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).